Jawabanmu

2014-05-04T16:11:48+07:00
Kebanyakan kontributor memberikan dukungan dana kepada para kandidat yang telah melakukan persetujuan, tetap saja terdapat persepsi publik yang beranggapan bahwa pendanaan tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian imbalan yang tidak sah sehingga publik menyamar sumber pendanaan kampanye partai politik tersebut sama dengan korupsi politik dan penyuapan
2014-05-04T16:12:29+07:00
Dana Kampanye dan Integritas Pemilu

Disampaikannya Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan kandidat kepada KPU pada 2 Maret 2014 merupakan momentum penting mendorong Akuntabilitas Pendanaan Politik, khususnya Pendanaan Kampanye. Masih terungkapnya ketidaksiapan Partai Politik di dalam menyiapkan Laporan Dana Kampanye pada pelaporan kali ini. Juga belajar dari preseden rendahnya kualitas pelaporan pada periode pelaporan sebelumnya (27 Desember 2013) mengharuskan KPU dan Pengurus Partai Politik lebih serius di dalam membuat laporan dana kampanye. Ketidakseriusan KPU dalam memberikan asistensi dan menegakan aturannya sendiri (PKPU No. 17 tahun 2013) akan menjadi bumerang bagi integritas pemilu secara keseluruhan. Dana kampanye  merupakan salah satu hal krusial yang harus mendapatkan perhatian banyak pihak dalam Pemilu 2014 nanti. Terwujudnya transparansi dan keterbukaan laporan dana kampanye adalah indikator utama integritas keuangan pemilu. Setidaknya,  tata kelola dana kampanye yang didasari pada aspek Kekejujuran, serta keterbukaan peserta Pemilu dalam melaporkan dana kampanye juga menjadi penilaian dan indicator publik akan kesiapan  Partai politik dan calon wakil rakyat untuk melahirkan pemilu yang lebih berintegritas dan berkualitas. Ketentuan Dana KampanyeUntuk mewujudkan transparansi pelaporan dana kampanye, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif,  Pasal 8 Ayat (2) huruf i. menyebutkan bahwa partai politik baru dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan tertentu dan menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Bahkan dalam PKPU No 12 Tahun 2012 tentang: Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasal 4, ayat 2: Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang memenuhi persyaratan: poin (i): menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.
terima kasih ya..
bisa lebih detail lagi 'ngak untuk persepsi itu sendiri seperti apa ????