Jawabanmu

2014-04-27T19:05:02+07:00
Sebagai tindakan balasan, Vietnam kemudian menggelar serangkaian “latihan militer rutin tahunan” di Laut China Selatan pada 12-13 Juni 2011 (The China Times, 13 juni 2011).

Selain dengan Vietnam, China juga terlibat ketegangan dengan Filipina yang menganggap sebagian Laut China Selatan sebagai Laut Filipina Barat. Filipina mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas insiden penangkapan awak kapal pengebor minyak milik Filipina oleh militer China di sekitar perairan tersebut. Ketegangan semakin berlanjut karena China mengirimkan kapal Haixun 31 yang bertolak dari Provinsi Guangdong Selatan menuju Singapura, di mana rute yang dilalui berdekatan dengan wilayah-wilayah yang diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei (VOA, 17 Juni 2011). Dalam perkembangan ketegangan tersebut, terjadi saling dukung antara Vietnam, Filipina, dan Malaysia untuk melawan China. Saling dukung antarnegara ASEAN ini seolah-olah memberi sinyalemen bahwa  seharusnya ketegangan ini tidak akan terlalu berekses negatif terhadap hubungan intraregional dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Namun, mengingat pentingnya hubungan ASEAN dengan China, misalnya dalam kerangka ASEAN China Free Trade Area, maka hal ini tentu tidak bisa diabaikan. Apalagi, dikhawatirkan bahwa ketegangan ini bisa menjadi isu penghambat dalam East Asia Summit 2011 di Bali November 2011 dan secara umum memberi efek negatif dalam upaya pembentukan East Asian Community.

Sebagai negara yang secara geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan bisa berperan efektif dalam mendudukkan para negara pengklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan karena stabilitas kawasan Asia Tenggara berikut Laut China Selatan merupakan modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bagi negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga bagi mitra ASEAN seperti Jepang, Korea, dan China, mengingat Laut China Selatan merupakan jalur laut utama bagi lalu lintas perdagangan Asia Timur. Langkah-langkah progresif yang dilakukan Indonesia terkait kasus ini sangat mungkin dijadikan bagian dari parameter untuk mengukur keberhasilan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011, tentu saja bersama isu-isu krusial lain seperti sengketa perbatasan Thailand-Kamboja serta penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar.
5 4 5