Jawabanmu

2014-04-27T12:02:41+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Usai menghadiri acara diskusi bertajuk 'Fenomena Artidjo Alkostar, Harapan Penegakan Hukum' di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014), pria yang biasa dipanggil Habib Rizieq ini mengungkapkan pandangannya soal korupsi. 

Menurutnya, ada dua pandangan soal korupsi di kalangan ulama, yakni korupsi sebagai pencurian dan korupsi bukan sekadar pencurian. Jika mencuri, maka koruptor harus dihukum tangan. Ada juga yang berpendapat, korupsi bukan hanya pencurian, sehingga harus dihukum sesuai dengan tingkat pelanggaran, hingga hukuman mati.

"Sesuai pendapat Artijo, ini juga kejahatan kemanusian, seperti genosida, banyak orang nganggur, banyak orang yang bunuh diri. Saya sependapat dengan ulama, bahwa korupsi bukan sekadar pencurian, maka hukumannya bukan hanya dipotong tangan," kata Rizieq.

"Kalau curi dipotong tangan, bagaimana yang Century yang triliuan? Maka hukum mati koruptor," tegasnya.

Bila mencuri uang dalam jumlah kecil, maka masih bisa dipotong tangan. Namun untuk yang jumlahnya hingga triliunan, maka layak dihukum mati.

"Maka harus dipotong kepalanya," tegasnya lagi.

"Tapi penegak hukum kita harus bisa rumuskan koruptor mana yang harus dihukum mati dan dipotong tangan atau menjatuhkan hukuman," sambungnya.

Dalam seminar beberapa waktu lalu, Artidjo menyatakan siap menghukum mati pidana koruptor. Namun, niat Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Bagian Pidana ini terganjal UU. Sebab, dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati dijatuhkan tergantung faktor lain.

Tergantung faktor lain yang dimaksud yaitu korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Seharusnya ancaman hukuman tersebut hanya berfungsi sebagai pemberatan.