Jawabanmu

2014-04-25T12:18:56+07:00
1. Hak angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu.
2. Hak Interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden.
3. Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.
4. Hak budget, adalah hak DPR untuk mengesahkan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Balanja Negara) menjadi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
5. Hak Bertanya, adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.
6. Hak Imunitas, adalah hak DPR yang tidak dapat diganggu gugat di muka pengadilan dari hasil ketetapan atau keputusan yang telah dibuatnya.
7. Hak Petisi, adalah hak DPR untuk mengajukan usul / anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah.
8. Hak inisiatif, adalah hak DPR untuk mengajukan usul RUU (Rancangan Undang-Undang)
9. Hak Amandemen, adalah hak DPR untuk mengadakan/mengajukan perubahan terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang)
Yang lain aku gatau heehe :)
2 1 2
2014-04-25T12:38:38+07:00
A. hak interplasi = yaitu hak meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah 
b. hak mosi = hak untuk (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
c. hak miderheidsnota = hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a.Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, b.Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, c.Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
d. hak angket = yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal atau kasus
e. hak inisiatif =  mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan undang undang (RUU) atau rancangan peraturan daerah (Raperda) yang menjadi tugas DPR  dan sering kali merupakan usulan dari presiden atau badan pemerintahan lainnya.
f. hak amandemen = ejalan dengan hak inisiatif yang dimiliki DPR terhadap rancangan pada undang undang peraturan di Indonesia, memiliki hak amandemen dalam memberikan usulan untuk perubahan RUU atau Raperda seperti menambah dan mengurangi RUU, seperti pada undang undang lalu lintas yang telah diperbaharui.
g. hak butget = mengesahkan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan oleh pemerintah dan juga sebagai pelaksananya.
h. hak ratifikasi =  hak suatu lembaga negara utk mengesahkan ketentuan2 perjanjian internasional menjadi ketentuan2 peraturan perundang2an yg berlaku secara nasional. Ada 3 sistem: 
1) Eksekutif 
2) Legislatif 
3) Eksekutif dan Legislatif--->>> Contohnya Indonesia
i. hak imunitas = kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik. 
j.hak reses = hak untuk  mengunjungi daerah pemilihan anggota yang 
bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. 
k. hak prokole = hak anggota MPR, DPR dan DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Semoga Membantu ^_^
1 5 1