Jawabanmu

2014-04-25T11:06:09+07:00
Konstitusi dapat diartikan sebagai sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi Negara dan susunan pemerintahan suatu Negara1. A.V Dicey membedakan antara ketentuan konstitusi yang mempunyai sifat hukum dan tidak mempunyai sifat hukum. Pembedaan ini didasarkan pada kriteria apakah pengadilan berwenang memaksakan penataanya dan/atau mengambil tindakan hukum bagi yang tidak taat2. 

Dilihat dari wujudnya, konstitusi dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat dibedakan antara yang tertulis dalam satu dokumen khusus atau dalam beberapa dokumen yang saling terkait satu sama lain dan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan lain. Konstitusi tertulis yang tersusun dalam satu dokumen khusus misalnya UUD 1945, atau UUD Amerika Serikat 1787. Sedangkan konstitusi tertulis yang tedapat dalam beberapa dokumen misalnya Undang Undang (UU), atau di Inggris kaidah-kaidah Konstitusi tertulisnya, terdapat dalam undang-undang biasa (ordinary law atau statuate). Sedangkan Konstitusi tidak tertulis dapat dibedakan dalam tiga golongan. Pertama, ketentuan konstitusi terdapat dalam kaidah-kaidah hukum adat sebagai jukum yang tidak tertulis. Kedua, ketentuan –ketentuan konstitusi yang terdapat dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Ketentuan untuk taat pada konvensi didasarkan kepada pertimbangan –pertimbangan politik dan moral. Ketiga, adalah ketentuan adat istiadat3. 

Sedangkan menurut sifatnya Kostitusi dapat klasifikasikan menjadi dua, yaitu Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku. Yang dimaksud konstitusi fleksibel adalh konstitusi yang dapat dirubah tanpa prosedur khusus, dan sebaliknya konstitusi kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan prosedur khusus untuk merubahnya4. 
Negra-negara yang menganut sistem Konstitusi fleksibel diantaranya adalah Inggris (UK) dan Selandia Baru, jadi didalam Negara Inggris untuk mengubah konsitusinya tanpa harus menunggu krisis hebat dan perkembangannya tanpa banyak kekerasan sehingga memungkinkan untuk membentuk dirinya sendiri sesuai kebutuhan dari masyarakat Inggris (UK)5. Hal ini berbeda dengan Negara-negara yang menggunakan sistim Konstitusi kaku seperti di Negara Indonesia, di Negara Indonesia untuk dapat mengubah UUD 1945 ( konstitusi ) dibutuhkan prosedur-prosedur khusus sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 37 UUD “45 yaitu: 
Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang dasar dapat diagendakan dalam siding Majelis Permusyawaratan Rakyat apa bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. 
Untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang dasar sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggoa majelis Perusyawaraatan Rakya 
Putusan Mengubah pasal Undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari MPR6.

Semoga Membantu ^_^
1 5 1
2014-04-25T13:01:00+07:00
Perkembangan konstitusi di Indonesia :
1.Periode berlakunya UUD 1945 ( 18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949)
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Alat kelengkapan negara : 

Presiden : Eksekutif
DPR : Legislatif
MA : Yudikatif
Tetapi negara baru merdeka untuk membentuk lembaga-lembaga terebut belum cukup waktu sehingga kekuasaan tersebut di jalankan Presiden di bantu KNIP, tetapi setelah keluar maklumat Wapres No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP diserahi kekuasaan legislatif, eksekutif dipegang Presiden dibantu para menteri negara.
2. Periode Konstitusi RIS 1949 ( 27 Desember 1949 s.d 17 Agustus 1950)
Bentuk Negara : Serikat
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Alat Kelengkapan Negara :

Presiden dan Menteri-menteri : Eksekutif
Senat dan DPR : Legislatif
Mahkamah Agung : Yudikatif
3. Periode UUDS 1950 ( 17 Agustus 1950 s.d 5 Juli 1959)
Bentuk negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem pemerintahan : Parlementer
Alat kelengkapan Negara : 

1) Presiden dan wakil Presiden
2) Menteri-menteri
3) DPR
4) MA
5) Dewan Pengawas Keuangan


2 4 2