Jawabanmu

2014-04-21T21:05:39+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Tidak membayar pajak kendaraan :
Dasarnya adalah: Pasal 288 ayat (1) jo pasal 106 ayat (5) jo Pasal 70 ayat (2) UU Lantas No. 22 / 2009.
Pasal 288 ayat (1)
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 106 ayat (5)
(5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
b. Surat Izin Mengemudi;
c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
d. tanda bukti lain yang sah.
Pasal 70 ayat (2)
(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
Pengesahan STNK setiap tahun dilakukan pada saat pembayaran pajak kendaraan. jika tidak dilakukan, maka STNK dinyatakan tidak sah, dan dapat ditindak dengan pasal 288 ayat (1).

2014-04-21T21:13:30+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.\     Sebagian warga negara indonesia, sudah membayar pajak dengan baik, tetapi ada saja warga negara yang melalaikan pajak. Kebanyakan yang beranggapan terlalu mahal, tetapi pemerintah sudah sebijak mungkin memberi pajak yang kecil dan tergantung oleh kekayaan seseorang.   Dengan itu pemerintah memberi kebijakan, untuk memberi sanksi denda bagi orang yang telat membayar pajak.  Memang pada dasarnya pajak mempunyai peranan yang sangat berguna, karena DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT.