Jawabanmu

2014-04-20T22:50:20+07:00
Ya, jadi proses ratafikasi di Indonesia itu mengacu pada UU No. 37 th 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab III tentang Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Internasional pasal 13 s.d pasal 15 yang bunyinya :

Pasal 13 : Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut kepada menteri.Pasal 14 : Pejabat lembaga pemerintahan, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari menteri.Pasal 15 : Ketentuan mengenai pembatalan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Jadi, pada intinya proses ratifikasi Indonesia sebenarnya hanya terdapat pada pasal 13 sampai 14 saja. Yaitu : Melakukan konsultasi dengan menteri mengenai rencana tersebutMenandatangani perjanjian internasional tersebut.