Jawabanmu

2014-04-20T09:43:58+07:00
Landasan konstutional politik  luar negeri Indonesia -> UUD 1945 pasal 11 dan 13
1 1 1
2014-04-20T09:44:11+07:00

Dasar Hukum Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI tergambarkan secara jelas di dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 1 dan Alinea 4. Alinea 1 menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” dan alinea 4 menyatakan “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari 2 kutipan tersebut dijelaskan bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang kuat, karena diatur didalam UUD 1945. Selain dalam pembukaan, terdapat juga dalam beberapa pasal contohnya pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan pasal 13 ayat 1, 2, 3. 

Pasal 11 

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (A-3) 
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. (A-3) 

Pasal 13 

1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 
2. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.(A-1) 
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.(A-1) 

(A-1) : Amandemen ke 1 
(A-3) : Amandemen ke 3