Jawabanmu

2014-04-16T20:12:56+07:00
Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah:mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.B. DPRDalam menjalankan tugas dan wewenangnya, untuk optimalisasi lembaga perwakilan serta memperkukuh pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR, DPR memiliki fungsi yang diatur secara eksplisit dalam UUD.Pada Pasal 20A dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu [Pasal 23 ayat (3)]. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah).Penegasan fungsi DPR dalam UUD 1945 itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat Selanjutnya, dalam kerangka checks and balances system dan penerapan negara hukum, dalam pelaksanaan tugas DPR, setiap anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya. Dalam masa jabatannya mungkin saja terjadi hal atau kejadian atau kondisi yang menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan sebagai anggota DPR. Agar pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar hukum yang baku dan jelas, pemberhentian perlu diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan mekanisme controlterhadapanggotaDPR.Adanya pengaturan pemberhentian anggota DPR dalam masa jabatannya dalam undang-undang akan menghindarkan adanya pertimbangan lain yang tidak berdasarkan undang-undang. Ketentuan itu juga sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan paham supremasi hukum, yaitu bahwa setiap orang sama di depan hukum, sehingga setiap warga negara harus tunduk pada hukum. Namun, dalam menegakkan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus
2014-04-16T20:28:46+07:00
MPR: menetapkan Undang-undang dasar,melantik presiden,&dpat memberhentikan presiden&wakil dari masa jabatannya karena melanggar hukum atau tdak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil. DPR:fungsi legislasi yaitu pembentukan UU bersama presiden,fungsi Anggaran yaitu menetapakn anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN) yg diajukan presiden dan fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan UU,pengawasan terhadap kebijakan pemerintah&APBN. DPD:Mengajukan kepada DPR rancangan UU yg berkaitan dengan otonomi daerah,hub pusat&daerah,&pengelolaan SDA.ikut membahas Rancangan UU,Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN,dan Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU. PRESIDEN:Memegang kekuasaan pemerintahan,mengajukan rancangan UU kepada DPR serta menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU. WAPRES:Membantu presiden dalam melaksankan kewajibannya. BPK:Memeriksa pengelolaan&tanggung jawab keuangan negara. MA:Memutuskan permohonan Kasasi,menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang,memeriksa&memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili dan peninjauan kembali putusan pengadilan yg memperoleh kekuatan hukum tetap. MK:Mengadili pada tingkat pertama&terakhir utk menguji UU terhapad UUd,memutus pembubaran Parpol,memutus perselisihan tntg hasil Pemilu,memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberika oleh UUD. KY:Mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan,keluhuran martabat&perilaku hakim. KPU:Merencanakan penyelenggaraan KPU,menetapkan peserta pemilu,menetapkan organisasi dan tata cara smua tahapan pelaksanaan pemilu,melakukan evaluasi&pelaporan pelaksanaan pemilu,melaksanakan tugas&kewenangan lain yh diatur undang-undang.