Jawabanmu

2014-04-15T20:40:08+07:00
  Pemerintahan Daerah
    Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. 
Pasal 18

(2)     Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3)     Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

(4)     Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala  pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

(5)     Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

(6)     Pemerintahan daerah berhak menetapkan per-aturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

(7)     Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerin-tahan daerah diatur dalam undang-undang. 
Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. 
Mengenai asas dekonsentrasi tidak diatur dalam bab yang memuat ketentuan tentang pemerintahan daerah ini. Tugas dekonsentrasi adalah bagian dari tugas pemerintahan negara yang berkaitan dengan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Namun, meskipun daerah diberi hak untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah [ayat (6) di atas], itu bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal itu menjadi penting karena Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali menyangkut urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antarpemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu hak pemerintahan daerah tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam menjalankan urusan pemerintahan dan Pasal 33 serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan perekonomian dan kesejahteraan sosial.
Selain itu tercantum pula ketentuan bahwa pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang DPRD-nya berwenang dalam menetapkan peraturan daerah dan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
    Dalam pasal ini juga dimuat ketentuan bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat.

18A :
hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undahg-undang dgn memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumbe daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang undang

18B

negara mengakui dan menghormati satuan-satiam pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau bersifat istimewa yg ditur dengan undang undang

negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republuik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang
2 4 2