Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-03-31T21:38:21+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Kewenangan pemerintah pusat didalam otonomi daerah tidak ada karena otonomi daerah hak daerah otonom bukan campur tangan pemerintah pusat

tapi kalau kewenangan pemerintah pusat dalam negara adalah
1.Moneter Fiskal
2.Politik Luarnegeri
3.Agama
4.Keamanan
5.Pertahanan
6.Hukum atau Yustisi

66 4 66
Makasih kk
iya sama-sama kalau bisa yang terbaik ya hehehe :)
2014-03-31T21:46:37+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
A. Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanahan

Penyusunan basis data tanah-tanah asset Negara/Pemerintah/ Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia; Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan dan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan, yang dihubungkan dalam e-government, e-commerce, dan e-paymen;Pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanahPembangunan dan pengembangan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan melalui tanah melalui system informasi geografis, dengan mengutamakan penetapan sawah beririgasi, dalam rangkan memelihara ketahanan pangan nasional.
B.   Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan

Pemberian izin lokasi.Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan.Penyelesain sengketa tanah garapan.
Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang menjadi tanah obyek lendreform.Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hokum adat tertentu.Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
Pemberian izin membuka tanah.Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

21 3 21